Danau Matano dan Towuti Mutlak Butuh Kapal Berstandar Keselamatan

10-09-2018 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Bahrum Daido saat meninjau Pelabuhan Danau Towuti, Luwu Timur, Sulsel.Foto :Eko/Rni

 

Anggota Komisi V DPR RI Bahrum Daido menegaskan bahwa Danau Matano dan Danau Towuti yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan amat sangat membutuhkan kapal yang berstandar keamanan.

 

Penyataan tersebut ia sampaikan sesaat setelah meninjau aktifitas pelabuhan di Danau Matano dan Danau Towuti. Menurut pantauan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, semua kapal yang dioperasikan di dua danau tersebut tidak memenuhi standar keselamatan, sehingga banyak terjadi kecelakaan kapal.

 

“Ke depan, pertama yang harus kita lakukan adalah pengadaan kapal yang memenuhi standar, sebagai contoh pada perusahaan lain di bidang perkapalan,” tandas Bahrum di Pelabuhan Danau Towuti, Luwu Timur, Sulsel, Jumat (07/9/2018). 

 

Ia mengharapkan Kementerian Perhubungan memberikan bimbingan khusus kepada para pelaku bisnis kapal yang ada di Danau Matano dan Danau Towuti. Bimbingan tersebut berupa standar keamanan dan seluruh prosedur aturan perhubungan penyeberangan danau.

 

“Untuk itu, saya minta dari Kementerian Perhubungan darat dan laut, agar membuat satu kantor bersama di sini, untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada pengusaha-pengusaha kapal,” jelas Bahrum. 

 

Danau Matano adalah sebuah danau tektonik dengan ukuran panjang 28 kilometer dan lebar 8 kilometer di Sulsel, tepatnya berada di ujung timur provinsi Sulsel, berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Danau ini berada sekitar 50 km dari kota Malili, Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur. Danau ini memiliki kedalaman sejauh 590 meter (1.969 kaki). 

 

Sedangkan Danau Towuti secara administratif terletak di Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulsel. Danau ini memiliki memiliki lima pulau menawan di tengah danau yang luas yaitu Pulau Loeha, Pulau Bolong, dan Pulau Kembar.

 

Dua danau tersebut bisa menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar jika dikelola dengan baik, pemerintah pusat diharapkan bisa melihat ini secara produktif agar masyarakat sekita dapat memetik manfaat dari potensi alam yang ada. Namun lagi-lagi Bahrum menjelaskan fasilitas perkapalan di dua danau ini butuh perhatian khusus.

 

“Hanya yang jadi masalah fasilitas kapal, semua kapal yang dioperasikan di sini tidak memenuhi standar keselamatan. Safety factor-nya sama sekali tidak ada, sehingga banyak terjadi kecelakaan kapal. Karena safety factor yang dipakai tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar Anggota Dewan dapil Sulawesi Selatan III itu. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...
Terima Audiensi DPRD Sumut, Lokot Nasution: Ini Hajat Hidup Orang Banyak
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution menerima kunjungan dari Komisi D DPRD Sumatera Utara pada...